Presiden RI

Jakarta, (ANTARA) – Bupati Agam, Sumbar, Aristo Munandar menerima piala citra pelayanan prima dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta baru-baru ini sehubungan dengan optimalnya pelayanan pada Puskesmas dan Kecamatan di daerah itu.

“Kabupaten Agam menerima penghargaan karena telah mengoptimalkan pelayanan publik bagi masyarakat,” kata Bupati Agam, Aristo Munandar, di Padang, Selasa.

Dua unit pelayanan publik yang mendapatkan penghargaan tersebut yakni Puskesmas Pakan Kamih, Kecamatan Tilatang Kamang dan Kantor Camat Ampek Angkek, Kabupaten Agam.

Bupati Aristo mengatakan, puskesmas tersebut sudah menerapkan pelayanan maksimal bagi masyarakat, di antaranya para pegawai yang melayani dengan senyum.

Selain itu, bagi pasien disediakan obat-obatan yang terjangkau dan harganya terus dievaluasi secara berkala.

Biaya pemeriksaan juga tergolong murah misalnya untuk periksa kolesterol hanya dibayar Rp5 ribu saja padahal di rumah sakit biayanya sampai Rp50 ribu.

Dia mengatakan, dengan adanya pelayanan tersebut pendapatan puskesmas itu juga meningkat dari Rp 3 juta menjadi Rp 7 juta/bulan.

Sementara itu, Kantor Camat Ampek Angkek Candung yang mendapat penghargaan itu telah memberikan pelayanan maksimal pada masyarakat yakni pengurusan KTP, Akte Kelahiran dan lainnya secara gratis.

Khusus Kabupaten Agam, kata Aristo, ada 32 bentuk pelayanan secara gratis.

“Selain gratis waktunya juga sangat cepat, contohnya : apabila persyaratan lengkap kita bisa lakukan proses pembuatan KTP selesai dalam 5 menit” katanya.

Penghargaan Piala Citra Pelayanan Publik tersebut diperoleh 80 unit kerja di Indonesia termasuk Kabupaten Agam, Sumbar.(*)

 

 

 

Oleh : H. Sutan Zaili Asril – Pemimpin Umum/Penanggung jawab Padang Ekspres

 

 

ADA “bank”, tapi bukan bank, yang relatif populer di masyarakat di pasar-pasar termasuk perkotaan Sumatera Barat — dan bahkan sampai ke pelosok nagari di daerah Sumatera Barat. Bagi kita di Padang, mudah untuk menemukannya. Pergilah ke pasar Kampuangjao atau pasar satelit/kecamatan di Kota Padang, maka lembaga pembiayaan dengan bunga sangat-sangat-sangat-sangat-sangat tinggi demikian tumbuh subur. Nama patennya “Bank 47”. bank 47 adalah istilah konotatif ditujukan buat cara pembiayaan sangat sederhana: pagi pinjam empat/sore hari bayar tujuh. Kalau dipresentasekan, maka bunga pinjaman mencapai 75 persen sehari tidak usah dihitung berapa bunga sebulan dan apalagi setahun karena pinjaman hanya berdurasi waktu satu hari. Entah siapa yang punya saham/modal Bank 47. Yang jelas ada petugasnya berkeliaran secara leluasa. Anehnya, walaupun sangat mencekik, entah karena tidak banyak pilihan atau tidak ada pilihan atau karena sangat membutuhkan, toh Bank 47 banyak nasabahnya.

 

 

Bank 47 adalah bentuk lain dari istilah yang lebih dikenal sebelumnya untuk lembaga keuangan nonbank yang “menjawab” kebutuhan rakyat terhadap kebutuhan cash, yaitu, lintah darat. Lintah adalah binatang berupa daging saja tanpa tulang. Kerja dan hidupnya dari menghisap darah binatang dan atau manusia yang berendam di air yang ada lintahnya. Bilamana ada manusia/pihak yang cara kerja seperti lintah dalam hal memberi pinjaman kepada yang membutuhkan maka orang/pihak tersebut disebut “lintah darat”. Namanya saja binatang lintah (hanya bentuk persisnya orang atau kelompok orang/pihak), maka tiada ada istilah perasaan (rasa sayang atau iba) — perasaannya sudah membantu. Tidak ada istilah akal sehat (memikirkan nasib orang lain, orang lain sangat dirugikan). Kalau sampai tidak mampu bayar/gagal bayar, apa saja harta si peminjam disita/diambil begitu saja. Bahkan, ada ilustrasi “sampai anak gadis keluarga peminjam yang dimakan lintah darat itu pun disita”.

 

 

 

Ada lagi istilah pengijon. Bentuk pemecahan likuiditas keuangan rakyat yang sulit cashflow. Bentuk tidak mencekik, tapi, sangat merugikan rakyat yang diijon. Praktik ini terutama di kalangan rakyat desa yang terpaksa menjual panen padi/hortikultura sebelum saatnya. Habis, mereka butuh cash-in cepat. Bisa buat anak sekolah, bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau bahkan untuk biaya benih/sarana produksi secara berutang sebelum bertanam. Rakyat di desa berpikir sederhana. Mereka ditekan kebutuhan/cash-in mendesak. Ya, produksi dijual sebelum waktu panen. Produksi hanya ditaksir secara kasar — sudah tentu cenderung lebih barek ka bawah (lebih sedikit dari panen sebetulnya). Seharusnya rakyat akan menikmati hasil panen dengan harga yang baik, rupanya hanya mampu memenuhi kebutuhan mendesak. Dengan berproduksi, mungkin mereka diperhitungkan dari semula miskin akan menjadi tidak miskin, justru menjadi semakin miskin setelah panen — karena menjadi sasaran pengijon.

 

 

 

KEMISKINAN telah jadi hantu menakutkan. Jadi komoditas politik. Tentu kemiskinan menjadi isu pembangunan. Semua pihak seperti sudah terlanjur jatuh perhatian pada kemiskinan. Entah hanya sekedar menjadikannya isu politik — kemiskinan memberi keuntungan politis bagi yang sekedar mempersoalkan dan apalagi menyudutkan pihak lain berkaitan. Mereka yang masuk kelompok ini tidak benar-benar berpikir/berusaha dan peduli pada rakyat atau keluarkan (KK) miskin. Pemerintah tentu saja orang yang jadi sasaran. Seakan apa saja dilakukan tidak membuahkan hasil — apalagi kalau memang tidak berhasil mengurangi jumlah KK miskin dan atau malah jumlah kaka miskin makin bertambah. Seperti jumlah KK miskin di Indonesia — tentu tersebar di daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Di Indonesia, jumlah KK miskin bertambah antara lain karena kriteria disempurnakan sehingga kemiskinan semakin jadi sorotan. Pemerintah pun semakin kerepotan — seakan sebagian energi tersedot ke sana.

 

 

 

Berkaitan dengan penyempurnaan kategori dan kriteria/parameter KK miskin, dikenal istilah KK sangat miskin/Kk miskin/KK hampir miskin. Lalu, ada pula hantu lainnya yang sampai tega membuat KK hampir miskin dan atau yang semula tidak miskin menjadi miskin karena sebab di luar diri mereka. Katakan, karena kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). kenaikan BBM membawa dampak logis pula pada harga barang atau biaya produksi dan biaya transportasi — termasuk transportasi bahan baku ke pabrik/biaya transportasi “barang jadi” ke pasar. Sementara penghasilan rakyat tidak bertambah. Karena harga bahan kebutuhan naik, maka daya beli jadi berkurang. Atau karena post major. Misalnya, gara-gara krisis moneter 1997/1998, kondisi makro ekonomi menjadi runtuh. Pengusaha pun bangkrut. Pabrik tutup atau mengurango produksi. Perusahaan memberhentikan karyawan dan atau ada karyawan tiba-tiba kehilangan pekerjaan karena pengusaha bangkrut/pabrik tutup. Hanya pemerintah yang tidak mem-PHK pegawai.

 

 

 

Para korban PHK itu disebut the new needy (kaum miskin baru) yang lebih mengancam dan berhaya serta menakutkan dari kaum miskin struktural yang relatif sudah ikhlas dengan kemiskinannya. The new needy adalah mereka yang semula berada dalam sistem perekonomian. Mereka relatif mengetahui apa penyebab keruntuhan perekonomian atau kebangkrutan nasional. Entah karena korupsi/kolusi/nepotisme (KKN) yang merasuk ke segenap sendi kehidupan. Berkelindan antara pemerintah/pengambil kebijakan dengan pengusaha/dunia usaha, merorong-rong prisipal perekonomian, dan bahkan karena juga berkolusi dengan kalangan perbankan sehingga perbankan pun runtuh. Lalu, yang jadi  korbannya antara lain karyawan. Mereka terpaksa di-PHK. Pejabat/pengambil kebijakan tetap kaya dari hasil KKN-nya — memiliki simpanan puluhan/ratusan miliar rupiah entah di bank mana. Sedang pengusaha — walau perusahaannya sudah disita pemerintah — masih mampu buyback aset perusahaannya semula yang diobral pemerintah.

 

 

 

Pemerintah sudah berusaha mengatasi kemiskinan — secara umum cenderung instan dan spontan. Kemiskinan belum ditangani secara menyeluruh/belum menekankan pemberdayaan ekonomi KK miskin. Misalnya, bentuk bantuan langsung tunai (BLT) yang penyerahannya sangat dramatatis, atau karena dianggap korban kenaikan BBM lalu diberikan program kompensasi. Walau di antaranya berupa pemberdayaan, masalahnya instansi pemerintah yang melaksanakan cenderung meanggap tugas sudah selesai/sukses bilamana anggaran sudah dibelanjakan — walaupun tidak jelas nasib kegunaan/kelanjutan program yang dilaksanakan. Padahal dana yang dibelanjakan sudah sangat luar biasa besar. Belum ada program pengentasan kemiskinan yang sukses benar-benar mengentaskan KK miskin. Atau, pemerintah daerah (Pemda) provinsi dan kabupaten/kota cenderung mengatasi secara teknis. bilamana sudah mengatasi sebagian kriteria KK miskin, maka di atas kertsa jumlah KK miskin dinyatakan sudah berkurang sekian. Sesungguhnya secara ekonomi, KK miskin semula masih tetap miskin.

 

 

 

ITULAH yang jadi bahan pertimbangan Pemda Agam. Bupati Aristo Munandar/Wakil Bupati Ardinal Hasan lebih berpikir bagaimana mengatasi permodalan kegiatan usaha rakyat miskin dan kepastian kemanfaatan/keberlanjutan program pengembangan usaha KK miskin yang dilakukan dengan mencermati masalah pendampingan terhadap KK miskin yang jadi sasaran program pemberdayaan ekonomi. Lalu, bagaimana program bantuan pembiayaan bagi KK miskin itu tak sekedar mudah dan memenuhi kebutuhan yang mau berusaha agar keluar dari kemiskinan, tapi, kepastian pembelanjaan bantuan permodalan benar-benar digunakan untuk kepentingan usaha, dan mereka benar-benar keluar dari kemiskinan. Ketika berkunjung ke Lubukbasung, ibukota kabupaten Agam belum lama ini, Bupati Aristo — kemudian Wakil Bupati Ardinal Hasan balik berkunjung ke Padang-TV dan Harian Pagi Padang Ekspres, Cucu Magek Dirih dibuat terbengong atas fakta/ekspose program permodalan usaha bagi KK miskin di masjid/nagari di kabupaten Agam dalam format bitul mal wa tamwil (BMT).

 

 

 

Pemda Agam sudah memulai BMT sejak tahun 2007. Yang khas, pengelolaan BMT mengambil basis tiap nagari dengan menggunakan masjid sebagai sentra kegiatannya. Pemda Agam merekrut tenaga khusus (tiga sarjana baru — ekonomi/agama/lain) untuk pengelolaan dan pendampingan realisasi BMT. Rekrutmen terhadap KK miskin yang akan jadi peserta dilakukan dengan cermat dan diketahi mamakadatnya. Mereka harus mengajukan rencana kerja dan rencana itu diperiksa oleh tim tiga sarjana di tiap nagari tadi. Setelah dinyatakan layak menerima bantuan modal/pinjaman murah yang disiapkan, KK miskin itu harus mengikuti dan lulus dalam pendidikan latihan satu bulan. Yang menarik, selama latihan peserta disyaratkan mengikuti shalat berjamaah di masjid — tidak boleh luput satu kali pun — selain mengikuti semua materi latihan secara saksama. Penerima bantuan kredit murah BMT harus religius/taat beribadah. Saat melaksanakan kegiatan usaha, mereka harus berkumpul sekali sepekan di masjid untuk membahas perkembangan usaha — sekali sebulan di Lubukbasung.

 

 

 

Begitulah program tak hanya memutus rantai Bank 47/lintah darat/pengijon, terutama menyediakan kredit murah bagi KK miskin yang mau berusaha agar keluar dari lembah kemiskinan. Karena program diketahui berhasil sampai ke Presiden, Bupati Aristo tak hanya dapat penghargaan presiden/pihak lainnya, “terpaksa” menceritakan pengalaman pelaksanaan BMT/pengentasan KK miskin di kabupaten Agam karena diundang berbagai daerah di Indonesia. Bagi Cucu, yang sudah kenal Aristo sejak baru memulai jadi wartawan/koresponden Harian Pagi Kompas untuk Sumatera Barat (1979), Bupati Agam itu tidak hanya pekerja keras/tekun/ulet dan tidak suka berwacana dan beretorika. Katanya kepada Cucu, ia baru mau berbicara bilamana apa yang dilakukan sudah nyata dan relatif berhasil — sebuah “arogansi” kerendahan hati seorang pemimpin. Sudah banyak award diraih bupati Aristo, dari pemerintah pusat/lembaga independen tingkat nasional. Terakhir, pelayanan publik Agam meraih tiga award dari Menpan Taufik Effendi, alhamdulillah. ***

 

ab. Agam | Jumat, 29/05/2009 17:41 WIB  Ikhwan Salim – Posmetro Padang

Foto bersama usai penadatangan
komitmen pelayanan dalam rakor
walinagari se-Kabupaten Agam
di Sungai Pua. [Foto: Ikhwan
Salim/Posmetro Padang]

Untuk memberikan pelayanan prima oleh Pemda Agam dari tingkat Kabupaten sampai ke tingkat kenagarian, Jumat (29/5) digelar acara rapat koordinasi (rakor) Pemda Agam dengan walinagari se-Kabupaten Agam. Acara yang dipusatkan di Aula Kantor Walinagari Sungai Pua, Kabupaten Agam itu dibuka secara resmi oleh Bupati Agam Aristo Munandar serta dihadiri seluruh Camat dan Walinagari se-Kabupaten Agam.

“Kalau pelayanan pada pada masyarakat atau rakyat harus dilakukan secara bersungguh-sungguh, sehingga rakyat merasa senang dengan pelayanan diberikan, bukan sebaliknya, dengan pelayanan buruk, masyarakat bisa menjadi susah. Kalau pelayanan diberikan tidak hanya masalah surat menyurat, tapi juga memberikan pelayanan untuk mendengarkan semua keluhan masyarakat atau lebih dikenal dengan pelayanan aspiratif,” ungkap Bupati Agam Aristo Munandar dalam sambutannya.

Untuk pelayanan aspiratif ini, Pemda Agam sudah membuka layanan melalui teknologi yaitu dalam bentuk face book di internet serta pesan singkat HP langsung disampaikan pada Bupati tentang semua keluhan dan harapan itu, akan diusahakan secepat mungkin untuk ditanggapi, dan kalau bisa langsung dilaksanakan.

Dalam memberikan kepuasan pada masyarakat tersebut disampaikan Bupati kalau hal tersebut terdiri dari beberapa aspek, yaitu meningkatkan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan.

Dijelaskan, dalam meningkatkan pelayanan, sesuai peraturan Bupati No 27 tahun 2009 tentang pedoman pelayanan umum di kantor pelayanan terpadu, pertama yaitu 72 jenis pelayanan perizinan, 16 jenis pelayanan non perizinan dan persyaratan, mekanisme dan pembiayaan. Kedua yaitu, pelayanan gratis meliputi, kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga, akta catatan sipil, akta pencari kerja dan lain-lainnya. Ketiga yaitu, Palayanan dasar, meliputi bea siswa, jamkesmas atau jamkesda dan rehabilitas rumah tidak layak huni. Ke empat yaitu peningkatan sumber daya aparatur pelayanan meliputi pelatihan aparatur pelayanan, reward atau penghargaan untuk petugas pelayanan.

Selanjutnya kelima, menetapkan standar pelayanan minimal. Ke enam yaitu penyiapan sarana dan prasarana disetiap unit pelayanan dan penyediaan informasi pelayanan. Ketujuh, manual praktis meliputi kantor camat, puskesmas, bidang pendidikan dan bidang kepegawaian, serta kedelapan, pemanfaatan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan.

Seluruh agenda yang sudah direncanakan tersebut terang Arsito, yaitu pelayanan melalui satu pintu di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Nagari demi efisien waktu pada rakyat, maka diharapkan pada tahun 2010 sudah terlaksana ssecara maksimal. Pada bagian acara pembukaan rakor tersebut juga dilakukan penandatangan seluruh Walinagari se Kabupaten Agam tentang pernyataan komitmen pelayanan pada masyarakat. [*]

Minggu, 31/05/2009 17:00 WIB
padangmedia.com – AGAM – Suasana goro masal pengecoran lantai II balai adat dan kantor wali nagari Kubang Putiah, kecamatan Banuhampu, Minggu (31/5) berlangsung meriah. Pasalnya, Bupati Agam H. Aristo Munandar, bersama Camat Banuhampu Ynulson, dan unsur Muspika ikut terlibat langsung.

Anggota goro, yang berjumlah sekitar 300, jadi bersemangat manakala Aristo ikut bekerja bersama warga, bukan sekedar melihat-lihat orang goro. Aristo hadir di lokasi goro sekitar pukul 11.30 Wib, dan langsung ikut bersama anggota goro mengangkat coran dalam ember cor.

Pengangkatan coran memang dilakukan dengan dua cara. Pertama menggunakan derek, dan kedua dengan tenaga goro. Tenaga goro berjejer di tangga khusus untuk itu, dan ember berisi coran diangkat secara bersambung sampai ke tempat yang perlu dicor.
“Kehadiran bupati memang menambah semangat kerja kami, apalagi beliau ikut bekerja bersama kami,” ujar pemuka setempat, Gusmat St. Batungkek Ameh, alias Mak Dang. (MZ)

Agam, Padek—Menteri Koperasi dan UKM, Surya Dharma Ali mengakui langkah Bupati Agam Aristo Munandar ‘membumikan’ BMT adalah upaya yang seharusnya dilakukan seorang kepala daerah, untuk mengangkat nilai partisipasi masyarakat dalam meningkatkan ekonomi mereka. Upaya tersebut seharusnya dilakukan seorang gubernur, sehingga dampaknya dapat dilaksanakan di seluruh kabupaten dan kota.

”Saya yakin, jika langkah menghidupkan ekonomi masyarakat melalui peran BMT, tidak akan ada lagi keluarga miskin yang terus terpuruk akibat kesulitan modal. Apalagi upaya menghidupkan BMT di Agam ini memberdayakan masjid serta ninik mamak, sehingga semakin mengembangkan peran masjid serta tokoh adat dalam perbaikan kesejahteraan,” kata Surya Dharma Ali.

Hal tersebut ditegaskan Surya Dharma Ali saat peletakan batu pertama pembangunan Tempat Praktek Keterampilan Usaha (TPKU) Pondok Pesantren Modern Diniyyah Pasia Ampek Angkek Agam, Kamis (5/3). Beranjak dari langkah tersebut, Surya Dharma berharap agar BMT betuk-betul dikelola secara Islami dengan memaksimalkan peran masjid, alim ulama dan tokoh masyarakat.

”Kita ingin agar masjid hanya dijadikan tempat shalat dan mengaji. Pintunya dibuka sebelum garin mengumandangkan adzan, dan ditutup kembali setelah jamaah pulang. Alangkah indahnya jika di masjid dibicarakan upaya pengentasan kemiskinan, melibatkan peran tokoh adat dan tokoh masyarakat,” ujarnya.

Dalam paparannya Bupati Agam Aristo Munandar menjelaskan, saat ini 14 BMT yang telah didirikan mampu menyerap sekitar 6.599 orang tenaga kerja, dengan 600 lebih tenaga lapangan. Bahkan nilai aset BMT yang semula distimulan sebesar Rp4,4 miliar, sekarang telah berkembang mencapai Rp8,2 miliar dalam tempo setahun.

”Bahkan gerakan BMT ini dikendalikan oleh anak-anak muda yang enerjik, penuh inovasi dan improvisasi, sehingga sangat menyentuh apa yang diperlukan masyarakat. Hal ini juga sebuah upaya agar generasi muda tidak saja berburu pekerjaan formal, tapi mengarahkan agar pekerjaan yang mereka lakukan adalah yang paling bermafaat bagi masyarakat di sekitarnya,” sebut Aristo. Setelah berkunjung ke Ponpes Modern Diniyyah Pasia Ampek Angkek, Surya Dharma Ali juga melihat dari dekat BMT Batu Taba. (ari)

Padang, (ANTARA)-Koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional, ternyata dihayati secara penuh oleh Pemkab Agam. Saat ini, selain mengembangkan koperasi tradisional berupa koperasi primer dan sekunder Kabupaten Agam juga tengah mengembangkan koperasi berbasis mesjid.

 

 

Disebut berbasis mesjid, karena seluruh keanggotannya direkrut dari mesjid. Selain itu, rapat dan juga sosialisasi koperasi pun dilakukan di mesjid. Bahkan setiap bulan anggota koperasi diberi siraman rohani Islam yang juga dilakukan di mesjid.

 

 

Demikian dikatakan Bupati Agam Drs Aristo Munandar kepada antara-sumbar.com di kantor Diskoperindag Sumbar. Disebutkan, pengembangan koperasi tersebut bernaung di bawah manajemen koperasi jasa keuangan berbasis syariah (KJKS).

 

 

“Saat ini, KJKS telah berdiri sebanyak 41 unit di 41 nagari yang tersebar di 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Agam. Diharapkan Januari atau paling lambat Februari, KJKS ini telah hadir seluruh nagari yang ada di Kabupaten Agam atau sebanyak 82 unit,” jelasnya.

 

 

Walaupun pengembangan koperasi berbasis mesjid baru dilakukan setahun belakangan, ternyata dari Rp 4,8 miliar modal yang dikucurkan pada tahap I, saat ini asetnya meningkat menjadi Rp 7,74 miliar. Padahal efektifnya KJKS baru dimulai 11 bulan.

 

 

“Melihat perkembangannya yang cukup bagus, maka kami akan berjuang sekuat tenaga hingga pada akhirnya nanti Kabupaten Agam menjadi pilot project dari KJKS di Sumbar,” imbuhnya. (tdy/wij)

Gubernur

Agam, (ANTARA) – Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat miskin di berbagai daerah kabupaten dan kota di Sumbar, perlu adanya penyediaan modal usaha untuk masyarakat.

“Lambannya pertumbuhan ekonomi masyarakat miskin di Sumbar perlu kita antisipasi dengan penyediaan modal usaha secara mudah dan tidak berbelit belit,“ ujar Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi pada pertemuan bupati dan walikota serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se Sumbar di Hotel Nuansa Maninjau Resor Matur Kabupaten Agam, kemarin.

Dikatakannya, Kabupaten Agam satu-satunya daerah di Sumbar yang telah mampu menyalurkan modal usaha dalam bentuk kredit mikro kepada masyarakat miskin melalui BMT, selain juga telah menyerap beberapa jumlah tenaga kerja dari BMT tersebut.

Ketersedian modal usaha bagi masyarakat miskin akan sangat bermakna dalam kondisi perekonomian saat ini yang tengah mengalami dampak negatif dari perlambatan laju pertumbuhan ekonomi global.

“Untuk itu saya berharap kepada seluruh kepala daerah yang hadir, agar dapat melaksanakan dan mengembangkan pola BMT di daerahnya masing-masing. Ini sangat membantu masyarakat miskin yang kekurangan modal usaha, supaya kemiskinan bisa berkurang di Sumbar,“ harap gubernur. (ron/wij)

Jakarta, Padek—Pemkab Agam mengalokasikan anggaran untuk pendidikan tahun 2009 mendatang sebesar 38 persen. Dengan rincian 22 persen dari total anggaran dikonsentrasikan untuk kegiatan pendidikan di seluruh SKPD di Pemkab Agam, sedangkan sisanya dialokasikan untuk gaji, tunjangan daerah dan lainnya.

Alokasi anggaran ini bisa dikatakan jauh melampaui ketentuan nasional, sebesar 20 persen. Ini setidaknya sebagai realisasi dari komitmen Pemkab Agam dalam mendukung kegiatan pendidikan di Agam. Diharapkan, seluruh dana yang dialokasikan untuk kegiatan pendidikan dan peningkatan mutu SDM di Agam tersebut bisa berjalan optimal sepanjang tahun 2009.

Hal ini dijelaskan Bupati Agam Aristo Munandar kepada Padang Ekspres di mess Pemkab Agam di Cipinang Jaya, Jakarta kemarin. Menurut Aristo, Pemkab Agam sangat konsisten dalam upaya peningkatan SDM. Bahkan sejak tujuh tahun terakhir, pihaknya telah menjadi pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan.

”Selain pendidikan, dalam APBD 2009 nanti kita juga memprioritaskan agenda penting yang akan dilaksanakan, seperti penyelenggaraan Pemilu, Porprov XI Sumbar, penanggulangan kemiskinan, program BMT dan pelayanan publik,” jelas Aristo Munandar.

Secara spesifik lanjutnya, akan digarap berbagai program sesuai alokasi anggaran yang sudah disahkan DPRD Agam beberapa hari lalu. Pihaknya mengharapkan, hal itu betul-betul efektif dalam upaya mendorong peningkatan sektor pendidikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

”Alokasi anggaran sebesar 22 persen untuk kegiatan pendidikan itu, tak hanya terkonsentrasi di Dinas Pendidikan saja, tapi tersebar di berbagai SKPD. Sasaran kita di sini adalah, untuk membangun sinergisitas dan kekuatan bersama terhadap program pendidikan itu sendiri. Dukungan bersama tentunya akan memberi hasil optimal bagi Agam dalam memacu prestasi pendidikan,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan Agam Prof Sufyarma Marsidin menambahkan, alokasi anggaran pendidikan melebihi target nasional tersebut sudah dilakukan direalisasikan Pemkab Agam sejak beberapa tahun terakhir.

”Itu sebagai bukti besarnya dukungan bupati dan DPRD Agam terhadap dunia pendidikan,” tukas Sufyarma Marsidin.

Komitmen dan dukungan terhadap alokasi anggaran pendidikan itu, sejak awal telah ditegaskan jajaran Fraksi Partai Golkar DPRD Agam. Seperti yang disampaikan Ketua Fraksi Golkar Arman J Piliang dan Sekretaris Fraksi Zakiruddin. Sebagai fraksi terbesar di DPRD Agam, pihaknya akan memberi dukungan terhadap beberapa item alokasi anggaran khusus untuk bidang pendidikan. (HARMEN)

Agam, (ANTARA) – Sekitar 19 Sekretaris Nagari (Seknag) dari 41 nagari di usulkan Pemkab Agam, Sumbar, jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Satu diantara Seknag gagal menjadi PNS karna tidak memenuhi syarat pada pengangkatan yang dihadiri langsung Bupati Agam Drs Aristo Munandar di Jakarta.

Hal itu dikatakan Kepala BKD Agam Mulyadi SH di Lubukbasung. 18 Seknag yang diangkat menjadi PNS di antaranya David Erlangga Seknag Ladang Laweh, Irdawati Seknag Pakan Sinayan, Jufri Arif Seknag Padang Lua, Zulhendri, SH Dt Siri NP Seknag Simarasok, Metrizal, Sag Seknag Candung Koto Laweh, dan Seknag lainnya.

”Erman Arif Pakiah Bandaro Seknag Koto Tinggi belum nasibnya menjadi PNS karena tidak memenuhi persayaratan. Salah satunya dari segi umur,” tutur Mulyadi.

Selain itu pengusulan Seknag menjadi PNS berdasarkan peraturan mentri dalam negeri no 50 tahun 2007 tentang ketentuan pelaksanaan PP No 45 tentang persyaratan dan tentang pengangkatan Sekdes (Seknag) menjadi PNS, dan PP No 45/2007 tanggal 30 juli 2007.

”Sedangkan 22 Seknag dari 82 nagari yang belum terangkat masih di proses dan bisa diangkat dalam waktu dekat atau pengangkatan terakhir tahun 2009,” imbuh Mulyadi.

Tokoh Masyarakat Agam Lukman, SP berharap pengangkatan Seknag menjadi PNS dapat meningkatkan pelayanan pemerintah nagari sebagai ujung tombak pemerintah di tengah masyarakat. (ron)

Agam, (ANTARA) – 14 Kafilah Musabaqah Qiral’atil Kutub (MQK) utusan Kabupaten Agam, mewakili Sumbar berlaga ke ajang MQK tingkat nasional di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 29 November sampai 6 Desember 2008 nanti.

“Ini kerhormatan yang sangat bagi kita dari Pemerintah Agam, dimana kafilah MQK Agam mewakili Sumbar berlaga ke Banjarmasin dibandingkan dari kabupaten/kota lainya yang ada di Sumbar ini,” kata Kadis Kominfo Kabupaten Agam, Rahman, di Agam, Kamis.

Kata Rahman, satu atau dua dari 14 kafilah MQK itu diharapkan tampil sebagai pemenang pada perlombaan nanti. Tahun lalu, menurut Rahman, kafilah dari Kabupaten Agam yang menjadi perwakilan Sumbar juga pernah menjadi juara di tingkat Nasional dalam perlombaan yang sama.

“Utusan dari Kabupaten Agam yang mewakili Sumbar itu, akan dilepas langsung Bupati Agam, Aristo Munandar, di rumah dinas Belakang Balok, Bukittinggi,” katanya.(ham)

Beasiswa

PADANG–

Dua lulusan siswa SMA Cendikia Kabupaten Agam mendapat beasiswa melanjutkan pendidikan atau kuliah di Amerika Serikat. Sedangkan seorang lainnya akan melakukan studi banding selama 9 bulan di sejumlah Senior High School (SMA) di Darlington, AS.

Ketiganya, Nugroho, akan melanjutkan kuliah di School College jurusan bisnis administrasi dan Rudi Mefit akan melanjutkan ke Berry College jurusan komputer. Sedang Syaweli Syaputra akan studi banding ke sejumlah Senior High School di Darlington.

“Ketiganya merupakan siswa berprestasi di sekolah sehingga diikutkan seleksi beasiswa dan lulus,” kata Welita, Kepala SMA Cendikia Agam usai bertemu Sekdaprov Sumbar Yohannes Dahlan bersama ketiga siswa di Kantor Gubernur, Selasa (29/7).

Edi Robert yang menjadi sponsor beasiswa mengatakan, ketiganya mendapat beasiswa dari Rubel International Education Institut setelah menjalani beberapa tahapan seleksi.

Sementara Sekdaprov Sumbar Yohannes Dahlan berpesan agar ketiga siswa menyelesaikan pendidikan sampai tuntas.

Pada kesempatan itu, Yohannes juga menyerahkan uang saku kepada ketiga siswa masing-masing Rp5 juta.(bening/o)

Inilah perhelatan besar di ujung tahun di Ranahminang. Melibatkan berbagai elemen. Mulai dari Pemprov hingga Pemerintah Nagari. Melibatkan tokoh-tokoh besar hingga masyarakat biasa. Ada 15 Item kegiatan yang digagas dalam rangka, Hari Bela Negara, Milad Muhammadiyah, 100 Tahun Kebangkitan Nasional, Syukuran Muhammad Natsir.

“Acara ini tergabung dalam event Rang Minang Baralek Gadang. Digelar 19-24 Desember 2008 dengan Tujuh Kelompok Kegiatan. Di tujuh tempat yang terletak di kota dan kabupaten kota kabupaten,” ujar Saharman Zanhar beberapa saat lalu kepada Padang-Today.

Dikatakannya, kelompok pertama, dipusatkan di Kabupaten Agam, tepatnya di Kotogadang. Yaitu, Pembukaan Rang Minang Baralek Gadang, Peluncuran Nagari Cyber, Festival 1001 Belanga Gulai Itiak Ijau, Kongres (Silaturahmi Besar) Rang Minang.

Sedangkan kelompok kedua di Pasar Amor Kabupaten Agam, dengan acara Bazaar Dagang produk Nagari Daerah Sumatera Barat bagian Utara. Festival dan Bazaar Kuliner dari Nagari-nagari se-Sumatera Barat Bagian Utara Festival Kesenian Rakyat nagari se-Sumatera Barat bagian Utara, Pasar Murah oleh para distributor Sumatera Barat dan para produsen lokal Bursa Tenaga Kerja untuk wilayah Sumatera Barat bagian Utara.

Kelompok ketiga digelar di Batubatupang Kabupaten Solok, kegiatannya sama dengan di Pasar Amor, yaitu Bazaar Dagang produk Nagari Daerah Sumatera Barat Bagian Timur.

Ditambahkannya, acara besar ini membutuhkan didukungan semua pihak. Sebagai ajang silaturrahmi, wisata dan kebudayaan. Ada banyak tokoh, pengusaha, yang masuk dalam kepanitiaan. Ketua Umum Penyelenggara perhelatan ini adalah H Leonardy Harmaini MBA Dt Bandaro Basa, didampingi Sekretaris Umum Penyelenggara H Sutan Zaili Asril. Sedangkan Pembina terdiri dari tokoh perantau secara nasional, seperti Fahmi Idris, Emil Salim, Azwar Anas dll. (*)