Aristo Munandar Berdiri pada Sisi Rakyat

H. St. Zaili Asril
H. St. Zaili Asril

Oleh H.St. Zaili Asril,

PU Padek Sebagian pejabat politik/pemerintah di daerah (pimpinan/anggota DPRD, gubernur dan bupati/walikota, dan sekretaris/kepala instansi teknis daerah) ternyata masih memiliki semangat/mindset dan pengambilan posisi serta pola/cara kerja rezim Orde Baru. Menyusun sendiri apa yang menurut pejabat baik dilakukan untuk rakyat, belum merealisasikan apa keinginan/harapan rakyat. Bupati Aristo Munandar mungkin termasuk di antara sedikit yang sudah reformis/demokratis/otonomis!?

SEMANGAT dan pengambilan posisi serta pola/cara kerja para pejabat politik/pemerintahan di daerah (gubernur dan bupati/walikota) dan pejabat politik (pimpinan/anggota DPRD) di era reformasi/demokratisasi dan otonomi daerah ini — paling tidak dalam pemahaman Cucu Magek Dirih, memang jauh berbeda dengan semangat dan pengambilan posisi serta pola/cara kerja di era rezim Orde Baru. Sebagian pimpinan/anggota DPRD dan kepala daerah/pejabatnya kelihatan sudah cenderung mengubah semangat dan pengambilan posisi serta pola/cara kerja mereka, tapi sebagian lainnya masih melakukan dengan semangat/mindset dan pengambilan posisi serta pola/sara kerja Orde baru. Mungkin mereka tidak sepenuhnya menyadari dan tahu/mengerti apa yang salah/keliru— tidak tahu apa yang harus diubah!?

Gubernur dan sebagian bupati/walikota masih membuat/menyusun sendiri kebijakan/regulasi dan mensosialisasikan. Tak dipertimbangkan kalau apa-apa kebijakan/regulasi yang dibuat/susun ternyata bukanlah harapan/keinginan rakyat/masyarakat — mereka yang terkait/terkena kebijakan/regulasi. Di masa rezim Orde Baru, pemerintah dan kepala daerah/pejabat (sekretaris daerah dan pimpinan instansi teknis) membuat/menyusun apa mereka sangka baik bagi rakyat/masyarakat. Rakyat/masyarakat mereka posisikan harus/dipaksa menerima bersih. Peduli apa, rakyat suka atau tidak/sesuai atau tidak. Yang dibuat demi rakayat!? Aspirasi hanya gonggongan — drama politik dimainkan. Menggonggonglah anjing/kafilan akan lewat — gonggong anjing hanya untuk memperindah drama politik!?

Ada kepala daerah (gubernur dan bupati/walikota dan wali nagari) yang punya semangat/mindset dan berposisi serta bekerja reformis/demokratis/otonomis, tapi, sebagian pejabatnya (sebagian sekretaris daerah) masih belum berubah dan masih dengan semangat/mindset dan berposisi serta bekerja layak rezim Orde Baru!. Mereka memerintah/berkuasa daripada melayani/memfasilitasi dan mencerdaskan — walau mereka berpidato/berceramah/berwacana good local governance!? Seretaris daerah harus melayani/memfasilitasi/melancarkan hubungan kepala daerah dengan kepala dinas/badan/kantor dan sebaliknya, dan atau antara kepala daerah dengan rakyat/masyarakat dan sebaliknya — ada yang merasa jadi atasan kepala dinas/badan/kantor dan bahkan merasa “lebih menentukan” daripada kepala daerah!

Saat menyampaikan orasi budaya/refleksi tahun 2006/2007 di Galanggang Hawa, nagari Lasi, kecamatan IV Angkat candung, kabupaten Agam — hampir ke puncak gunung Merapi, Minggu (31/12), dan bersama Bupati Agam Aristo Munandar — gubernur diwakili Kepala Biro Umum Yumler Lahar, pengurus dan anggota Persindo, dan masyarakat Lasi, Cucu Magek Dirih menyingung soal semangat/mindset dan pengambilan posisi serta pola/cara kerja sebagian pejabat politik/pemerintahan atau khsususnya kepala daerah dan para pejabat yang masih rezim Orde Baru tersebut. Cucu mengharapkan kepala/sekretaris daerah mengubah semangat/minset dan pengambilan posisi serta pola/cara kerja menjadi reformis/demokratis/otonomis.

Karena, itu adalah konsekuensi logis dari reformasi/demokratisasi/otonomi daerah! Dalam konteks reformasi/demokratisasi/otonomi daerah, seharusnya kepala daerah dan pejabat pelayanan/fasilitasi serta kepala dinas/badan/kantor harus mengubah semangat/mindset dan pegambilan posisi serta pola/cara kerja mereka. Secara semangat/minset harus mengambil kebijakan/membuat regulasi mengacu kebutuhan/kepentingan rakyat.

Mereka harus memandang dari posisi rakyat/masyarakat berada dan menjaring kehendak/harapan rakyat dengan mencer daskan dan merealisasikan. Pola/cara kerja kepala/sekretariat daerah dan kepala dinas/kantor/badan mestilah berbentuk/bersifat melayani dan memfasilitasi serta mencerdaskan rakyat/masyarakat. Mereka mutlak meninggalkan bentuk-bentuk/sifat-sifat/cara-cara berkuasa/memerintah, dan menyusun sendiri kebijakan/regulasi, baru kemudian mensosialisasikan.

BUPATI Agam Aristo Munandar, mungkin termasuk sedikit kepala daerah yang sudah berubah semangat/mindset dan pengambilan posisi serta pola/cara kerjanya menjadi reformis/demokratis/otonomis. Merespon Cucu Magek Dirih di tengah sengatan hawa dingin pada detik-detik menjelang tahun 2007 itu, ia menceritakan bagaimana kodrat kepemimpinan selaku kepala daerah/bupati di kabupaten Agam — kepemimpinan Bupati Aristo dapat dinisbahkan berendah hati dan melayani serta mencermati keinginan/harapan rakyatnya — kemudian berusaha merealisasikan.

Mungkin itu sebab ia terpilih secara langsung untuk periode ke-2 (2005-2010). Ia seorang pekerja keras dan mendatangi rakyatnya walau harus berjalan kaki berkilometer/mendaki bukit terjal. Ia menjadikan masjid pemberdayaan ekonomi kerakyatan/pengentasan keluarga miskin Secara gamblang Aristo menyebut kodratnya melayani kepentingan/memenuhi kebutuhan rakyat/masyarakat. Ia tahu memang demikian posisinya sebagai kepala daerah pilihan rakyat. Ia menceritakan, bagaimana ia selalu berada di sisi/memandang dari posisi rakyat/masyarakatnya. Dengan begitu, ia tahu apa yang menjadi harapan/keinginan rakyat/masyarakatnya.

Memang adakala ia harus menecerdaskan dulu rakyat/masyarakatnya untuk memperjelas apa sesungguhnya yang menjadi harapan/kehendak rakyat/masyarakatnya. Ia pun berterusterang menjelaskan bahwa kemampuan/ketersediaan dana pemerintah sangat terbatas. Jadi, tidak semua harapan/kehendak rakyat/masyarakatnya dapat direalisasikan segera — dengan begitu rakyat/masyarakat jadi paham! Aristo menandaskan, untuk membuat pemerintah daerah kabupaten Agam mencapai progress/performance yang baik, harus terlebih dahulu memperkuat pemerintahan nagari — juga dengan melibatkan stake holders di nagari. Aristo membantu pemerintah nagari menyusun program pembangunan nagari dengan mendampingi mereka.

Ia meminta stafnya (sekretariat daerah dan kepala dinas/kantor/badan/lembaga kabupaten) serta membahas dana untuk nagari bersama nagari/persatuan wali-wali nagari (Perwana). Agenda pemberdayaan ekonomi kerakyatan/pengentasan keluarga (KK) miskin menggunakan masjid sebagai sentra. Di masjid, kata Bupati Aristo, semua komponen masyarakat berkumpul. Tidak hanya pengurus, tapi, juga ninik-mamak/alim ulama/cerdik pandai berkumpul — dengan semangat kekitaan/keberagamaan pula. Begitulah Aristo menyadari — mungkin sekaligus filosofi kepemimpian dalam masyarakat Minangkabau bahwa pemimpin didahulukan salangkah/ditinggikan sarantiang.

Sebagai kepala daerah pilihan rakyat, ia adalah pemimpin di era reformasi/demokrasi/otonomi daerah, yang diharapkan mamou menjaring apa yang menjadi keinginan/harapan rakyatnya dan berusaha merealisasikannya secara bertahap. Ia menyadari kondratnya harus berdiri di sisi masyarakatnya dan memandang kebutuhan/kepentingan dan masalah serta perkembanan sebagaimana mayarakatnya memandang. Dari situ Aristo Munandar dapat merumuskan/memformulasikan tujuan/sasaran/target dan kebijakan/regulasi strategi/program/pendekatannya.

Mungkin itu sebabnya, Aristo tidak hanya mendapat dukungan dari staf, tapi terutama justru dari masyarakatnya. SUNGGUH, tidak mudah untuk mengubah semangat/mindset dan pengambilan posisi serta pola/cara kerja menjadi reformis/demokratis/otonomis karena kita memiliki pimpinan daerah/birokrasi yang sudah terlanjur terbentuk selama tiga dasawarsa dengan semangat/mindset dan pengambilan posisi serta pola/cara kerja rezim Orde baru. Harus ada sikap dan keberanian serta kejujuran pada diri sendiri untuk menyadari apa dan mana yang salah/keliru dalam penataan penyelenggaraan pemerintahan/pembangunan dan kesediaan mengubahnya – bukan tidak bisa! Apalagi perubahan tidak hanya sebatas wacana/retorika dan dalam kenyataan pejabat politik/pemerintahan daerah yang berbusa menyebut perubahan itu masih memiliki semangat/mindset dan pengambilan posisi serta poola/cara kerja masih rezim Orde Baru!

Di Galanggang Hawa, nagari Lasi, kecamatan IV Angkek Canduang, kabupaten Agam, hampir ke puncak gunung Marapi, di antara desiran angin gunung yang dingin menjelang detik-detik pergantian tahun 2006 ke 2007, Bupati Aristo kelihatan inspiratif berbicara tentang kodrad pemerintahan daerah kabupaten agam di era reformasi/demokratisasi/otonomi daerah. Kelihatan ia sadar/yakin sepenuhnya akan posisi — dan influensi/konsekuensi/implikasi logis sebagai kepala daerah pilihan rakyat. Ia memang masih menyebut beberapa tantangan — kebelumsamaan persepsi penyelenggara pemerintahan/pembangunan, tapi, hal itu memang memerlukan kesabaran dalam proses perubahan/kesabaran membeli waktu. Bukankah, kalau perubahan dilakukan dengan cepat/keras, itu revolusi namanya!*** zailiasril@yahoo.com

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s