Aristo: Jangan Kaitkan dengan PP 84

Agam
Agam

Padang, (ANTARA) – Bupati Agam, Aristo Munandar, menegaskan pendelegasian sejumlah urusan pelayanan publik ke unit kerja di tingkat kecamatan tidak terkait dengan persoalan PP 84 yang hingga kini masih menjadi polemik di Kabupaten Agam.

“Urusan pelayanan publik jangan dikait-kaitkan dengan persoalan PP 84 itu,” kata Aristo di Gubernuran, Padang, Selasa, usai kepulangannya menerima piagam penghargaan Piala Citra Pelayanan Prima di Jakarta dari Presiden RI Susilo bambang Yudhoyono.

Lebih jauh dikatakannya, pendelegasian pelayanan publik ke unit kerja di tingkat kecamatan merupakan wujud pengabdian dengan alasan utama memberikan kemudahan kepada masyarakat kabupaten Agam agar masyarakat tidak perlu jauh-jauh mendatangi pusat pemerintahan di ibukota kabupaten jika ingin mengurus keperluannya.

Aristo juga menekankan agar pendelegasian tersebut tidak dianggap sebagai salah satu upaya pihak pemkab dalam meredam gejolak di tengah masyarakat sebagai akibat pemekaran Kota Bukittinggi yang mencakup sebagian wilayah Kabupaten Agam sebagaimana tertuang dalam PP 84 tahun 1999.

Sejak PP 84 keluar tahun 1999 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam, Pemkab Agam telah mendelegasikan 32 urusan pelayanan publik kepada unit kerja di tingkat kecamatan. Hal itu dimulai sejak tahun 2001 dimana pemkab Agam mendelegasikan sebanyak 12 urusan pelayanan publik. Selanjutnya tahun 2004 Pemkab Agam mendelegasikan tambahan 20 urusan pelayanan publik kepada unit kerja tingkat kecamaatan. (mad)

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s