Ada Lembaga Pembiayaan Murah untuk KK Miskin di Kabupaten Agam

 

 

Oleh : H. Sutan Zaili Asril – Pemimpin Umum/Penanggung jawab Padang Ekspres

 

 

ADA “bank”, tapi bukan bank, yang relatif populer di masyarakat di pasar-pasar termasuk perkotaan Sumatera Barat — dan bahkan sampai ke pelosok nagari di daerah Sumatera Barat. Bagi kita di Padang, mudah untuk menemukannya. Pergilah ke pasar Kampuangjao atau pasar satelit/kecamatan di Kota Padang, maka lembaga pembiayaan dengan bunga sangat-sangat-sangat-sangat-sangat tinggi demikian tumbuh subur. Nama patennya “Bank 47”. bank 47 adalah istilah konotatif ditujukan buat cara pembiayaan sangat sederhana: pagi pinjam empat/sore hari bayar tujuh. Kalau dipresentasekan, maka bunga pinjaman mencapai 75 persen sehari tidak usah dihitung berapa bunga sebulan dan apalagi setahun karena pinjaman hanya berdurasi waktu satu hari. Entah siapa yang punya saham/modal Bank 47. Yang jelas ada petugasnya berkeliaran secara leluasa. Anehnya, walaupun sangat mencekik, entah karena tidak banyak pilihan atau tidak ada pilihan atau karena sangat membutuhkan, toh Bank 47 banyak nasabahnya.

 

 

Bank 47 adalah bentuk lain dari istilah yang lebih dikenal sebelumnya untuk lembaga keuangan nonbank yang “menjawab” kebutuhan rakyat terhadap kebutuhan cash, yaitu, lintah darat. Lintah adalah binatang berupa daging saja tanpa tulang. Kerja dan hidupnya dari menghisap darah binatang dan atau manusia yang berendam di air yang ada lintahnya. Bilamana ada manusia/pihak yang cara kerja seperti lintah dalam hal memberi pinjaman kepada yang membutuhkan maka orang/pihak tersebut disebut “lintah darat”. Namanya saja binatang lintah (hanya bentuk persisnya orang atau kelompok orang/pihak), maka tiada ada istilah perasaan (rasa sayang atau iba) — perasaannya sudah membantu. Tidak ada istilah akal sehat (memikirkan nasib orang lain, orang lain sangat dirugikan). Kalau sampai tidak mampu bayar/gagal bayar, apa saja harta si peminjam disita/diambil begitu saja. Bahkan, ada ilustrasi “sampai anak gadis keluarga peminjam yang dimakan lintah darat itu pun disita”.

 

 

 

Ada lagi istilah pengijon. Bentuk pemecahan likuiditas keuangan rakyat yang sulit cashflow. Bentuk tidak mencekik, tapi, sangat merugikan rakyat yang diijon. Praktik ini terutama di kalangan rakyat desa yang terpaksa menjual panen padi/hortikultura sebelum saatnya. Habis, mereka butuh cash-in cepat. Bisa buat anak sekolah, bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau bahkan untuk biaya benih/sarana produksi secara berutang sebelum bertanam. Rakyat di desa berpikir sederhana. Mereka ditekan kebutuhan/cash-in mendesak. Ya, produksi dijual sebelum waktu panen. Produksi hanya ditaksir secara kasar — sudah tentu cenderung lebih barek ka bawah (lebih sedikit dari panen sebetulnya). Seharusnya rakyat akan menikmati hasil panen dengan harga yang baik, rupanya hanya mampu memenuhi kebutuhan mendesak. Dengan berproduksi, mungkin mereka diperhitungkan dari semula miskin akan menjadi tidak miskin, justru menjadi semakin miskin setelah panen — karena menjadi sasaran pengijon.

 

 

 

KEMISKINAN telah jadi hantu menakutkan. Jadi komoditas politik. Tentu kemiskinan menjadi isu pembangunan. Semua pihak seperti sudah terlanjur jatuh perhatian pada kemiskinan. Entah hanya sekedar menjadikannya isu politik — kemiskinan memberi keuntungan politis bagi yang sekedar mempersoalkan dan apalagi menyudutkan pihak lain berkaitan. Mereka yang masuk kelompok ini tidak benar-benar berpikir/berusaha dan peduli pada rakyat atau keluarkan (KK) miskin. Pemerintah tentu saja orang yang jadi sasaran. Seakan apa saja dilakukan tidak membuahkan hasil — apalagi kalau memang tidak berhasil mengurangi jumlah KK miskin dan atau malah jumlah kaka miskin makin bertambah. Seperti jumlah KK miskin di Indonesia — tentu tersebar di daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Di Indonesia, jumlah KK miskin bertambah antara lain karena kriteria disempurnakan sehingga kemiskinan semakin jadi sorotan. Pemerintah pun semakin kerepotan — seakan sebagian energi tersedot ke sana.

 

 

 

Berkaitan dengan penyempurnaan kategori dan kriteria/parameter KK miskin, dikenal istilah KK sangat miskin/Kk miskin/KK hampir miskin. Lalu, ada pula hantu lainnya yang sampai tega membuat KK hampir miskin dan atau yang semula tidak miskin menjadi miskin karena sebab di luar diri mereka. Katakan, karena kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). kenaikan BBM membawa dampak logis pula pada harga barang atau biaya produksi dan biaya transportasi — termasuk transportasi bahan baku ke pabrik/biaya transportasi “barang jadi” ke pasar. Sementara penghasilan rakyat tidak bertambah. Karena harga bahan kebutuhan naik, maka daya beli jadi berkurang. Atau karena post major. Misalnya, gara-gara krisis moneter 1997/1998, kondisi makro ekonomi menjadi runtuh. Pengusaha pun bangkrut. Pabrik tutup atau mengurango produksi. Perusahaan memberhentikan karyawan dan atau ada karyawan tiba-tiba kehilangan pekerjaan karena pengusaha bangkrut/pabrik tutup. Hanya pemerintah yang tidak mem-PHK pegawai.

 

 

 

Para korban PHK itu disebut the new needy (kaum miskin baru) yang lebih mengancam dan berhaya serta menakutkan dari kaum miskin struktural yang relatif sudah ikhlas dengan kemiskinannya. The new needy adalah mereka yang semula berada dalam sistem perekonomian. Mereka relatif mengetahui apa penyebab keruntuhan perekonomian atau kebangkrutan nasional. Entah karena korupsi/kolusi/nepotisme (KKN) yang merasuk ke segenap sendi kehidupan. Berkelindan antara pemerintah/pengambil kebijakan dengan pengusaha/dunia usaha, merorong-rong prisipal perekonomian, dan bahkan karena juga berkolusi dengan kalangan perbankan sehingga perbankan pun runtuh. Lalu, yang jadi  korbannya antara lain karyawan. Mereka terpaksa di-PHK. Pejabat/pengambil kebijakan tetap kaya dari hasil KKN-nya — memiliki simpanan puluhan/ratusan miliar rupiah entah di bank mana. Sedang pengusaha — walau perusahaannya sudah disita pemerintah — masih mampu buyback aset perusahaannya semula yang diobral pemerintah.

 

 

 

Pemerintah sudah berusaha mengatasi kemiskinan — secara umum cenderung instan dan spontan. Kemiskinan belum ditangani secara menyeluruh/belum menekankan pemberdayaan ekonomi KK miskin. Misalnya, bentuk bantuan langsung tunai (BLT) yang penyerahannya sangat dramatatis, atau karena dianggap korban kenaikan BBM lalu diberikan program kompensasi. Walau di antaranya berupa pemberdayaan, masalahnya instansi pemerintah yang melaksanakan cenderung meanggap tugas sudah selesai/sukses bilamana anggaran sudah dibelanjakan — walaupun tidak jelas nasib kegunaan/kelanjutan program yang dilaksanakan. Padahal dana yang dibelanjakan sudah sangat luar biasa besar. Belum ada program pengentasan kemiskinan yang sukses benar-benar mengentaskan KK miskin. Atau, pemerintah daerah (Pemda) provinsi dan kabupaten/kota cenderung mengatasi secara teknis. bilamana sudah mengatasi sebagian kriteria KK miskin, maka di atas kertsa jumlah KK miskin dinyatakan sudah berkurang sekian. Sesungguhnya secara ekonomi, KK miskin semula masih tetap miskin.

 

 

 

ITULAH yang jadi bahan pertimbangan Pemda Agam. Bupati Aristo Munandar/Wakil Bupati Ardinal Hasan lebih berpikir bagaimana mengatasi permodalan kegiatan usaha rakyat miskin dan kepastian kemanfaatan/keberlanjutan program pengembangan usaha KK miskin yang dilakukan dengan mencermati masalah pendampingan terhadap KK miskin yang jadi sasaran program pemberdayaan ekonomi. Lalu, bagaimana program bantuan pembiayaan bagi KK miskin itu tak sekedar mudah dan memenuhi kebutuhan yang mau berusaha agar keluar dari kemiskinan, tapi, kepastian pembelanjaan bantuan permodalan benar-benar digunakan untuk kepentingan usaha, dan mereka benar-benar keluar dari kemiskinan. Ketika berkunjung ke Lubukbasung, ibukota kabupaten Agam belum lama ini, Bupati Aristo — kemudian Wakil Bupati Ardinal Hasan balik berkunjung ke Padang-TV dan Harian Pagi Padang Ekspres, Cucu Magek Dirih dibuat terbengong atas fakta/ekspose program permodalan usaha bagi KK miskin di masjid/nagari di kabupaten Agam dalam format bitul mal wa tamwil (BMT).

 

 

 

Pemda Agam sudah memulai BMT sejak tahun 2007. Yang khas, pengelolaan BMT mengambil basis tiap nagari dengan menggunakan masjid sebagai sentra kegiatannya. Pemda Agam merekrut tenaga khusus (tiga sarjana baru — ekonomi/agama/lain) untuk pengelolaan dan pendampingan realisasi BMT. Rekrutmen terhadap KK miskin yang akan jadi peserta dilakukan dengan cermat dan diketahi mamakadatnya. Mereka harus mengajukan rencana kerja dan rencana itu diperiksa oleh tim tiga sarjana di tiap nagari tadi. Setelah dinyatakan layak menerima bantuan modal/pinjaman murah yang disiapkan, KK miskin itu harus mengikuti dan lulus dalam pendidikan latihan satu bulan. Yang menarik, selama latihan peserta disyaratkan mengikuti shalat berjamaah di masjid — tidak boleh luput satu kali pun — selain mengikuti semua materi latihan secara saksama. Penerima bantuan kredit murah BMT harus religius/taat beribadah. Saat melaksanakan kegiatan usaha, mereka harus berkumpul sekali sepekan di masjid untuk membahas perkembangan usaha — sekali sebulan di Lubukbasung.

 

 

 

Begitulah program tak hanya memutus rantai Bank 47/lintah darat/pengijon, terutama menyediakan kredit murah bagi KK miskin yang mau berusaha agar keluar dari lembah kemiskinan. Karena program diketahui berhasil sampai ke Presiden, Bupati Aristo tak hanya dapat penghargaan presiden/pihak lainnya, “terpaksa” menceritakan pengalaman pelaksanaan BMT/pengentasan KK miskin di kabupaten Agam karena diundang berbagai daerah di Indonesia. Bagi Cucu, yang sudah kenal Aristo sejak baru memulai jadi wartawan/koresponden Harian Pagi Kompas untuk Sumatera Barat (1979), Bupati Agam itu tidak hanya pekerja keras/tekun/ulet dan tidak suka berwacana dan beretorika. Katanya kepada Cucu, ia baru mau berbicara bilamana apa yang dilakukan sudah nyata dan relatif berhasil — sebuah “arogansi” kerendahan hati seorang pemimpin. Sudah banyak award diraih bupati Aristo, dari pemerintah pusat/lembaga independen tingkat nasional. Terakhir, pelayanan publik Agam meraih tiga award dari Menpan Taufik Effendi, alhamdulillah. ***

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s